Darurat Lahan Pertanian! 23 Ribu Hektare Sawah di Banten "Lenyap" Jadi Industri dan Perumahan

Alih fungsi lahan pertanian di Indonesia kembali menjadi sorotan serius pemerintah. Ribuan hektare lahan produktif yang seharusnya menjaga ketahanan pangan nasional kini terus tergerus oleh ekspansi kawasan industri dan pemukiman. Provinsi Banten menjadi salah satu wilayah yang berada dalam kondisi paling krusial.

Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional (ATR/BPN), Nusron Wahid, mengungkapkan bahwa pemerintah saat ini tengah memperketat penertiban dan melarang alih fungsi Lahan Sawah yang Dilindungi (LSD) secara masif.

Dari 29 kota/provinsi yang telah ditata, Banten mengalami hambatan paling signifikan. Sekitar 12 persen dari target lahan pertanian atau setara 23.000 hektare sawah di Banten telah hilang akibat dikaveling untuk proyek perumahan dan kawasan industri.

"Banten ini masih masalah. Banten sudah mentok di angka 75 persen kurang 12 persen, alias kurang sekitar 23.000 hektare. Sudah nggak ada sawahnya lagi, karena sudah dikaveling-kavelingin sama kawasan industri maupun perumahan," ujar Nusron Wahid dalam acara Launching Transformasi Layanan dan Organisasi di Kantor Pertanahan Jakarta Barat.

Opsi Terobosan Hukum: Pengembang Wajib Ganti Lahan di Luar Provinsi?

Menanggapi krisis ketersediaan sawah di Banten, Kementerian ATR/BPN sedang mengkaji terobosan hukum bagi para pengembang (developer) yang terlanjur membangun di atas lahan LSD.

Salah satu skema solusi yang disiapkan adalah mewajibkan pengembang menyediakan lahan pengganti di luar provinsi. Meski opsi ini diperbolehkan dalam undang-undang, teknis pelaksanaannya memerlukan aturan turunan dalam bentuk Peraturan Pemerintah (PP) yang saat ini sedang dirumuskan.

Progres Nasional Penataan LP2B Target Selesai Tahun Ini

Di luar kendala di Banten, penataan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B) di tingkat nasional terbilang positif:

• Capaian Nasional: Verifikasi LP2B nasional telah mencapai 86,08 persen dari target.

• Capaian Pulau Jawa: Seluruh provinsi di Pulau Jawa rata-rata telah mencapai 89 persen, melampaui ambang batas minimal.

• Target Regulasi: Berdasarkan Perpres No. 12 Tahun 2025 tentang RPJMN 2025–2029, pemenuhan luasan LP2B ditargetkan minimal 87 persen dari Lahan Baku Sawah (LBS).

Pemerintah optimistis dapat merampungkan target penetapan LP2B nasional secara menyeluruh pada tahun ini, lebih cepat dari batas waktu RPJMN 2029.

Menjaga Ketahanan Pangan di Tengah Menyusutnya Lahan

Menyusutnya area persawahan akibat alih fungsi lahan menuntut para petani dan pemangku kepentingan untuk memaksimalkan produktivitas pada lahan yang tersisa. Agar hasil panen tetap optimal di tengah keterbatasan lahan, sektor pertanian membutuhkan pendekatan yang efisien dan modern:

• Penggunaan Seed/Benih Unggul: Pemilihan bibit varietas unggul yang tahan iklim dan memiliki potensi hasil tinggi sangat vital untuk menjaga volume produksi padi.

• Pemupukan Berimbang: Pemberian pupuk yang tepat dosis dan terukur memastikan nutrisi tanah tetap terjaga tanpa merusak ekosistem.

• Pengendalian Serangan Hama: Perlindungan tanaman dari ancaman hama dan penyakit tanaman harus dilakukan secara terpadu agar tidak memicu gagal panen.

• Penerapan Modernisasi: Integrasi teknologi pertanian modern, seperti mekanisasi dan digitalisasi irigasi, menjadi kunci efisiensi pengelolaan lahan produktif nasional.

Berbagi :